3 Fakta Keturunan PKI Boleh Jadi TNI dan PNS

Kampartrapost.com – Isu keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) jadi polemik belakangan ini. Pasalnya keturunan PKI dapat angin segar untuk menjadi TNI dan PNS.

Berikut fakta-fakta terkait keturunan Partai Komunis Indonesia boleh jadi TNI dan PNS

1. Bukan Karena Keturunannya

Ternyata dalam Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 larangan keturunan komunis bergabung menjadi TNI tidak ada.

“Bukan karena keturunannya tapi karena ideologi dan penerimaannya terhadap dasar ideologi negara. Saya kira normatif saja, sejak zaman dulu kan tidak ada larangan keturunan,” kata Mahfud mengutip CNN Indonesia.

BACA JUGA: IDI Buka Suara terkait Pemecatan Terawan: Ini Bukan Proses Mendadak

Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa larangan keturunan PKI tak bisa jadi anggota TNI merupakan suatu ketidakadilan.

Ia menjelaskan tak ada larangan keturunan PKI untuk menjadi anggota TNI dalam Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

2. Menghilangkan DiskriminasiĀ 

Keputusan Panglima TNI memperbolehkan keturunan PKI menjadi TNI justru langkah yang baik bagi keturunan komunis.

Menurutnya, kebijakan baru Jendral Andhika ini telah mengakhiri diskriminasi di Indonesia.

“Sekarang sudah tidak ada itu (diskriminasi). Ya menyambut baik lah kebijakan itu,” kata Sayoko salah seorang anak yang kehilangan ayahnya karena dianiaya massa anti-PKI, mengutip detikJateng.

3. Boleh Nyaleg

Selain Jenderal Andhika mengizinkan keturunan PKI menjadi bagian dari Tentara Negara Indonesia (TNI). Mahfud juga mengatakan keturunan komunis boleh jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan nyaleg.

BACA JUGA: Kasus Pencabulan Sesama Jenis, Pemuda di Kalimantan Utara Lecehkan Puluhan Santri Ponpes

“Jadi TNI bukan institusi pemerintahan pertama yang menghapus syarat keturunan bekas anggota PKI tak bisa mendaftar sebagai anggota militer,” kata Mahfud mengutip hops.id.

Kata Mahfud, keturunan komunis bisa jadi PNS dan nyaleg dan tak perlu memakai syarat-syarat yang sudah lama dihapus tersebut.

“Syarat jadi caleg, kepala daerah dan semuanya udah enggak pakai syarat-syarat itu. PNS juga nggak pakai. Itu sudah lama,” tegasnya.

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler