Aturan Terbaru Kemendagri: Dilarang Menyingkat Nama Muhammad dan Abdul di Dokumen Kependudukan

Kampartrapost.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan peraturan terbaru mengenai pencatatan nama dalam dokumen kependudukan.

Aturan tersebut berkaitan dengan larangan pencatatan nama dengan ketentuan, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022.

Penetepan dilakukan pada Senin (11/4/2022) lalu di Jakarta, oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Aturan pemerintah dalam Pasal 5 Ayat 3 menetapkan, tidak boleh menyingkat nama warga pada dokumen kependudukan.

Singkatan nama dalam dokumen kependudukan yang dilarang berupa pengubahan makna kata, seperti Muhammad menjadi Muh, ataupun Abdul menjadi Abd.

BACA JUGA: Hepatitis Akut akan Menjadi Pandemi seperti Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Selain singkatan, dilarang pula untuk menambahkan tanda baca serta gelar pendidikan ataupun keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Gelar yang dimaksud seperti julukan haji, profesor, dan lain sebagainya. Hal itu sesuai keterangan yang disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

“Seperti prof, haji, dan gelar lainnya,” ujar Zudan, dalam keterangannya pada Suara.com, Jumat (13/5/2022).

Pada ayat 1 di Pasal 5 Permendagri 73/2022 sendiri, tertuang tata cara pencatatan nama untuk dokumen kependudukan.

Bagi nama yang tercatat pada dokumen kependudukan, haruslah menggunakana huruf latin sesuai kaidah bahasa Indonesia.

BACA JUGA: Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Rp.129,6 Miliar di UIN Suska Masuki Babak Penyidikan

Untuk nama marga, famili, atau nama lain sendiri tetap dapat dibubuhkan pada dokumen kependudukan.

Sedangkan gelar pendidikan, keagamaan, serta adat bisa ditaruh pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan penulisan disingkat.

Terakhir, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa pencatatan nama dalam dokumen mesti memenuhi sejumlah persyaratan.

Persyaratannya adalah keterangan nama yang mudah dibaca, tidak mengandung arti negatif, serta tidak mengartikan makna lain atau multitafsir.

Huruf yang tertera maksimal 60 buah, tak terkecuali spasi serta paling sedikit menggunakan dua kata.

Dokumen kependudukan yang dimaksud dalam aturan ini mulai dari E-KTP, KK, Biodata Penduduk, Kartu Identitas Anak, Akta Pencatatan Sipil, serta Surat Keterangan Kependudukan.

 

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler