Kampartrapost.com – Pemerintahan presiden Amerika Serikat, Joe Biden, memberi tuduhan sanksi kepada para pejabat penting Kuba dan unit khusus pemerintah yang terkenal sebagai Boinas Negras atas tuduhan hak asasi manusia setelah demo bersejarah di pulau itu.
Presiden Joe Biden mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis, bahwa itu baru permulaan. Amerika Serikat akan terus memberikan sanksi kepada siapapun atas penindasan rakyat Kuba.
“Saya dengan tegas mengutuk penahanan massal dan pengadilan palsu yang secara tidak adil dan menjatuhkan hukuman penjara kepada mereka yang berupaya mengintimidasi dan mengancam rakyat Kuba.“ Kata Biden kepada wartawan CNN.
Baca juga: Tajikistan Gelar Latihan Militer Terbesar di Tengah Kemajuan Taliban
“hari ini pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru kepada pemerintahan Kuba yang bertanggung jawab atas tidak kekerasan ini dan juga kepada kepala militer Kuba dan devisi dalam negeri Kuba yang mendorong tindak kekerasan tersebut dan meminta pertanggungjawaban mereka.“ Tambahnya.
Sanksi tersebut menandai tanggapan signifikan pertama terhadap protes yang terjadi di pulau Kuba dan datang setelah kelompok Kuba-Amerika. Serta beberapa anggota kongres mengkritik pemerintahan karena tidak cukup tegas dalam menghadapi rezim Kuba.
“Rakyat Kuba memprotes hak-hak fundamental dan universal mereka yang layak mereka dapatkan dari pemerintahan Kuba.“ Kata menteri keuangan, Janet Yellen.
“Perbendaharaan akan terus menegakkan sanksi terkait Kuba, termasuk yang diberlakukan hari ini untuk mendukung rakyat Kuba dalam upaya mereka untuk demokrasi dan tekanan dari rezim Kuba.“ Tukas Yellen.
Baca juga: Nigeria Bebaskan 100 Wanita dan Anak-anak Korban Penculikan Tanpa Uang Tebusan
Boinas Negras adalah pasukan khusus elit Kuba yang dikerahkan pemerintah untuk menindak para pengunjuk rasa menyusul demonstrasi anti-pemerintahan yang meluas di pulau komunis itu.
Lopez Miera dan unitnya dikenai sanksi dibawah otoritas Global Magnitsky Act atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran HAM dan korupsi.
Menteri luar negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla menanggapi hal tersebut di Twitter.
“Saya menolak tuduhan tak berdasar dan fitnah oleh pemerintah AS terhadap rezim Kuba. Mereka harus menerapkan sanksi tersebut pada pemerintahannya sendiri atas tindakan represi harian dan kebrutalan polisi yang menelan korban 1.022 jiwa pada 2020.“ Tulis Parrilla.
Baca juga: Gojek, Grab, Shopee Bantah Terlibat Demo Jokowi End Game
Biden menegaskan kembali bahwa pemerintah akan bekerjasam dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk menyediakan akses internet kepada rakyat Kuba yang menghindari upaya sensor rezim.
“Kami sedang meninjau kebijakan pengiriman uang kami untuk menentukan bagaimana kami dapat memaksimalkan dukungan kepada rakyat Kuba.“ Ungkap Biden.
