CHINA, KAMPARTRAPOST.COM – Aparat keamanan negara China berencana menyusun daftar perusahaan-perusahaan, kelompok masyarakat, departemen pemerintahan, yang cocok untuk melaksanakan tugas kontra-spionase. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan baru yang diluncurkan pada hari Senin (26/04/2021) oleh Kementerian Keamanan Negara China.
Dilansir dari South China Morning Post, pihak-pihak yang terpilih harus melakukan pemeriksaan kontra-spionase dan pelatihan untuk semua personel yang memiliki akses rahasia negara dan perusahaannya. Sebelum dipekerjakan, personel tersebut harus menandatangani perjanjian non-disclosure (kontrak di mana para pihak setuju untuk tidak mengungkapkan informasi yang tercakup dalam perjanjian).
Baca juga:
- Turkmenistan Merayakan Hari Libur Baru Untuk Menghormati Jenis Anjing Asli Asal Negaranya
- Bukan Karena Covid-19, 82 Pasien Tewas Setelah Tangki Oksigen Meledak di Rumah Sakit Baghdad
- Seorang Penyerang Menikam Polisi di Paris, Islam Kembali jadi Kambing Hitam
- Kampanye ‘Black Lives Matter’, Patung Bersejarah di Brisbane Jadi Tempat Menyampaikan Pesan
Di dalam pihak terkait ini, pelatihan kontra-spionase diperlukan sebelum pekerja pergi ke luar negeri. Setelah itu, personel yang kembali dari luar negeri harus diwawancarai atas dasar keamanan nasional, sesuai dengan aturan baru.
Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa aparat keamanan negara dan regulator pemerintah di setiap sektor harus menyusun daftar organisasi, perusahaan, dan kelompok yang harus diawasi terkait akses mereka ke informasi rahasia, paparan interaksi internasional dan juga rekam jejaknya.
Belum jelas organisasi, perusahaan, atau kelompok yang mana yang akan masuk dalam daftar tersebut. Namun, berdasakan dokumen serupa yang sebelumnya dirilis di tingkat provinsi, pihak-pihak yang akan dimasukkan ke dalam daftar kemungkinan besar adalah industri pertahanan dan lembaga penelitian ilmiah.
Peraturan baru yang dirilis pada hari Senin (26/04/2021) ini berisi peraturan kerja kontra-spionase pertama di tingkat nasional dan di berbagai sektor di China.
Peraturan baru ini juga memberikan dasar hukum bagi aparat keamanan nasional untuk memerintahkan perusahaan dan organisasi tertentu untuk memblokir atau membongkar perangkat pribadinya bila dianggap perlu.
Baca juga:
- Presiden Chad Idriss Deby Meninggal di Tengah Pertempuran dengan Pemberontak
- Armada Laut Turki Terkuat di Mediterania Timur, Israel Was-Was
- Keluarga di Afghanistan Tewas Ditembak Pria Bersenjata Saat Salat Tarawih
- Ini bukti China spionase di negara lain, pejabat & bos perusahaan jadi agen rahasia
Hal ini dilakukan mengingat China membutuhkan upaya yang lebih serius untuk menerapkan pendidikan keamanan nasional di seluruh pelosok negeri.
Dikutip dari kantor berita Xinhua, peraturan baru ini merupakan tanggapan atas meningkatnya infiltrasi dan spionase asing yang menargetkan China, kata juru bicara Kementerian Keamanan Negara China.
Aksi China ini terjadi di tengah ketegangan antara Beijing dan Washington seputar perbedaan ideologi. Awal bulan ini, laporan intelijen tahunan yang dirilis oleh pemerintahan Biden menyebutkan bahwa China merupakan salah satu ancaman terbesar bagi Amerika Serikat.
Rasa permusuhan yang sama dirasakan oleh pihak China. Dalam pidatonya di Komite Nasional Hubungan AS-China pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan kepada Washington untuk berhenti menjelek-jelekkan sistem pemerintahan China sebagai pemerintahan otoriter.
Pada November, Guo Shengkun, kepala keamanan Partai Komunis, secara terbuka memperingatkan bahwa persaingan antara China dan Amerika Serikat dapat memicu ancaman terhadap stabilitas politik Beijing.
