Kampartrapost.com – Data penerimaan bansos oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) kembali terjadi. Diketahui sebanyak 1.000 ASN di Sulawesi Selatan mendapatkan bantuan sosial yang semestinya ditujukan pada warga miskin.
Jenis bansos yang diterima oleh para pegawai negeri itu adalah hasil Program Keluarga Harapan (PKH).
Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Jon Rende Mangontang pada Rabu (24/11/2021) membenarkan informasi tersebut.
“Di Sulsel itu ada seribu lebih ASN yang menerima PKH,” kata Jon.
Baca juga: Oknum TNI-Polri di Maluku Jalani Pemeriksaan terkait Aksi Baku Hantam
Data itu sendiri didapatkan dari pihak yang menangani terkait penyaluran bantuan kepada warga, yaitu Kemensos (Kementerian Sosial).
Menangani permasalahan tersebut, pihak DPRD Sulses sudah meminta Dinsos (Dinas Sosial) agar melakukan pemeriksaan terkait ASN yang mendapat bansos dari PKH.
Para ASN yang mendapatkan bantuan sosial tersebut diduga karena namanya terdaftar dalam PKH.
Serta perubahan data yang tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Baca juga: Produksi Berlebih, Mancanegara Donasikan Stok Vaksin untuk Indonesia
Permainan di dalam kasus tersebut patut dicurigai, untuk itu sebagai anggota DPRD Jon dan pihaknya mendesak Kepala Dinas Sosial untuk bertindak.
Yaitu dengan segera meminta balai Dinas Sosial agar memeriksa hal terkait supaya dapat diketahui kabupaten serta ASN mana saja yang terlibat.
Pemerintah diminta untuk menerapkan sanksi tegas jika terdapat kecurangan dan sejenisnya yang terjadi pada oknum ASN yang menerima bansos.
Namun jika hal tersebut terjadi bukan karena kesengajaan, maka harus dilakukan perbaikan.
Baca juga: Terungkap Misteri Ribuan Buku Nikah Hilang Dicuri
Para ASN yang sudah terlanjur menerima bansos juga diminta untuk mengembalikan bantuan tersebut kembali kepada negara.
Karena semestinya yang mendapatkan bantuan dari negara adalah masyarakat kurang mampu, yang mana ASN tidak termasuk dalam kategori.