Hungaria Resmi Sahkan Undang-Undang Kontroversial anti-LGBT

Hungaria, Kampartrapost.com – Pemerintah Hungaria telah melaksanakan kebijakan undang-undang pelarangan penyebaran konten homoseksualitas dan perubahan gender di sekolah-sekolah. Kebijakan itu mulai berlaku sejak Rabu (7/7/2021).

Undang-undang ini tetap berjalan meskipun mendapat peringatan dari pengawas hak-hak atas Eropa karena undang-undang itu mengandung diskriminasi terhadap kaum LGBT.

Undang-undang baru yang mulai berlaku di Hungaria melarang penyebaran konten homoseksualitas di bawah 18 tahun dalam program, film, atau iklan pendidikan seks sekolah.

Menurut pemerintah, undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak tetapi para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut menghubungkan homoseksualitas dengan pedofilia.

Para pemimpin Uni Eropa telah mengecam undang-undang tersebut, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai “memalukan”.

Baca juga: AS Tarik Pasukannya dari Afghanistan, Taliban Makin Leluasa

Adapun isi undang-undang tersebut terdapat perubahan Konstitusi Hungaria pada Desember 2020 yang mengubah definisi tentang keluarga.

Dalam undang-undang itu, definisi sebuah keluarga adalah perkawinan dan hubungan orang tua-anak. Hal ini menegaskan bahwa ibu adalah seorang wanita dan ayah adalah seorang pria. Ini berarti terdapat pengecualian bahwa transgender dan individu LGBT lainnya tidak mencakupi syarat sebagai keluarga.

Adapun kritik lain datang dari Komisi Venesia, sebuah kelompok penasihat tentang masalah konstitusional ke badan HAM Dewan Eropa yang menyatakan bahwa undang-undang kontroversial Hungaria ini tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, karena merugikan kelompok non heteroseksual.

Menurut Komisi Venesia juga, undang-undang ini hanya mengizinkan pasangan suami istri yang bisa mengadopsi sebuah anak. Hal ini bermaksud bahwa terdapat pelarangan pasangan sesama jenis untuk melakukan hal yang sama.

Dewan Eropa bukan bagian dari Uni Eropa, tetapi pendapat Komisi Venesia diperhitungkan oleh cabang eksekutif UE ketika mempertimbangkan mengambil tindakan terhadap 27 negara anggota blok mana pun atas kemungkinan kemunduran demokrasi.

Baca juga: Cabut Dukungan, UMNO Desak PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur

Komisi Eropa dan parlemen Uni Eropa telah meluncurkan tindakan “aturan hukum” terhadap pemerintahan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Jika empat perlima dari 26 mitra UE Hungaria setuju, maaka ada risiko pelanggaran serius terhadap nilai-nilai blok tersebut. Sehingga Budapest dapat kehilangan hak suaranya.

Perjanjian UE mengatakan blok itu didirikan di atas nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, demokrasi, kesetaraan, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Termasuk hak-hak orang-orang yang minoritas.

Anggota parlemen mendorong komisi UE untuk mengawasi penerapan undang-undang blok itu agar bergerak maju dengan tindakan hukum.

Berita Direkomendasikan

3 KOMENTAR

  1. I like this post, enjoyed this one regards for putting up. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

  2. Howdy very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionallyKI’m satisfied to search out so many useful information right here in the put up, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terpopuler