Budapest, Kampartrapost.com – Pada hari Selasa (15/06/2021), anggota parlemen di Hungaria mengetuk palu sah undang-undang yang melarang anak di bawah umur untuk mendapatkan materi apa pun terkait homoseksualitas (LGBT) atau perubahan jenis kelamin.
Pihak yang mendukung penuh untuk mengesahkan undang-undang ini berargumen bahwa hal ini akan membantu Hungaria memerangi orang-orang berpenyakit pedofilia. Pedofil adalah istilah yang merujuk pada orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak-anak atau remaja berusia di bawah 14 tahun.
Akan tetapi, kelompok hak asasi manusia sangat menentang kebijakan ini. Mereka percaya bahwa pelarangan ini adalah wujud dari upaya diskriminasi pemerintah terhadap orang-orang yang tergolong LGBT.
Viktor Orban, selaku Perdana Menteri Hungaria, mencanangkan langsung undang-undang ini. Ia merupakan pemimpin partai konservatif yang saat ini menguasai Hungaria terkenal dengan upayanya yang kontroversial yakni membatasi hak-hak pria gay, lesbian, biseksual dan transgender di negara Eropa tengah itu.
Majelis Nasional Hungaria meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut dengan suara 157-1. Partai Fidesz yang saat ini sedang berkuasa memang memiliki mayoritas parlemen. Jobbik yang merupakan anggota parlemen partai sayap kanan juga mendukung pengesahan kebijakan tersebut. Di antara semua anggota parlemen, hanya satu orang yang memberikan suara untuk menentang RUU tersebut.
Baca juga:
-
Vaksinasi Covid Lambat: Warga Brazil Lakukan Unjuk Rasa ke Pemerintah
-
Mengulik Pendidikan Papua dari Neas Wanimbo, Pemuda Papua yang Telah Mengelilingi 8 Negara
-
Negara G7 Janji Sumbang 1 Miliyar Vaksin ke Negara Miskin
-
Alasan Arab Saudi Tak Beri Indonesia Kuota Haji
Sebagai bentuk protes, semua partai oposisi lainnya (yang menolak kebijakan itu) memboikot sesi pemungutan suara. Mereka memilih untuk tidak terlibat di dalamnya.
Di sisi yang sama, kelompok hak asasi manusia mengecam keras kebijakan tersebut. Mereka melihatnya sebagai alat yang dapat digunakan untuk menstigmatisasi (berpandangan negatif) dan melecehkan para penduduk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka.
Beberapa pejabat hak asasi manusia telah membandingkan kebijakan ini dengan apa yang disebut undang-undang “propaganda” gay yang disahkan oleh Rusia pada tahun 2013. Mereka menganggap bahwa Hungaria telah mengikuti langkah Rusia yang turut serta melecehkan kaum minoritas seksual.
Pecahnya Aksi Demonstrasi
Sebelumnya, ribuan aktivis LGBT dan kelompok hak asasi manusia lainnya mengadakan protes di Budapest pada hari Senin (14/06/2021). Mereka langsung turun ke jalan sebelum undang-undang tersebut dilegalkan pemerintah.
Dalam demonstrasi itu, ada lebih dari 5.000 orang berunjuk rasa di luar parlemen Hungaria. Salah satu penyelenggara demonstrasi, Amnesty International, berkata bahwa aksi ini “menunjukkan bahwa banyak orang di Hungaria menolak homofobia dan transfobia dan upaya pemerintah untuk menyebarkan kebencian”.
Wali Kota Budapest, ibukota Hungaria, memberikan dukungannya di halaman Facebook untuk berjalannya aksi demomstrasi itu.
“Pada hari yang memalukan ini, tempat para oposisi bukan di parlemen, tetapi di jalanan,” tulis Wali Kota Budapest Karacsony di Facebook.
Anggota parlemen Gergely Arato, dari kelompok parlemen Koalisi Demokrat, mengatakan kebijakan itu melanggar standar demokrasi di meja parlementer, supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Undang-undang larangan pengajaran materi LGBT untuk anak di bawah umur ini sebelumnya dipresentasikan minggu lalu oleh Fidesz. Di waktu yang bersamaan, Partai Fidesz juga membahas amandemen yang melarang representasi orientasi seksual selain heteroseksual, serta informasi perubahan jenis kelamin dalam program pendidikan seks sekolah, atau dalam film dan iklan yang ditujukan untuk siapa saja di bawah 18 tahun.
Dunja Mijatovic, komisaris hak asasi manusia di Dewan Eropa, badan hak asasi manusia terkemuka di benua itu, juga telah meminta anggota parlemen Hungaria untuk menolak undang-undang tersebut. Ia mengatakan undang-undang itu membentuk stereotip buruk terhadap orang-orang LGBT.
Partai Fidesz juga berhasil memperjuangkan undang-undang yang melarang transgender mengubah penanda gender di dokumen identitas mereka secara legal. Pejabat hak asasi manusia mengatakan bahwa peraturan tersebut menempatkan komunitas LGBT dalam risiko penghinaan ketika mereka diperlukan untuk menunjukkan dokumen identitas mereka.
Kritik dari Negara Lain
Kebijakan terbaru Hungaria ini mengundang reaksi kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Menteri Luar Negeri Jerman, Michael Roth.
“Keputusan hari ini di parlemen #Hungary mewakili diskriminasi negara terhadap orang-orang #LGBTIQ ,” ujar Michael Roth pada Selasa (15/06/2021).
Ia melanjutkan “ Undang-undang ini bertentangan dengan semua yang kami anggap sebagai nilai-nilai Eropa (yang tertanam) bersama kami. Solidaritas dan dukungan penuh (kami akan diberikan) untuk orang-orang LGBT di Hungaria.”
Baca juga:
-
PT Telkomsel Resmi Luncurkan Jaringan 5G
-
Susah Gemuk, Apakah Kamu Termasuk Tubuh Ectomorph?
-
Indonesia Setuju G7 Naikkan Pajak Perusahaan Multinasional
-
Warga Palestina Bakar Foto Benjamin Netanyahu-Naftali Bennett
Berani komentar itu baik