Imbas Persoalan Sampah Tak Kunjung Usai, DPRD Pekanbaru Minta DLHK Hukum Pelaku

Kampartrapost.com – Permasalahan sampah yang tak kunjung usai di Pekanbaru menjadi tugas pemerintah untuk terus melakukan upaya pencegahan yang efektif, salah satunya lantaran masih terdapat tumpukan sampah di sejumlah lokasi.

Dari informasi, Pemko (Pemerintah Kota) Pekanbaru memberi amanah pada dua perusahaan yaitu PT. Godang Tua Jaya dan PT. Samhana Indah sebagai lembaga pengelolaan sampah.

Arahan tersebut dilakukan dengan sistem swastanisasi, yang mana hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Kabar juga menunjukkan bahwa beberapa pekerja dari perusahaan di Pekanbaru tidak mengangkut sampah, sehingga terciptalah tumpukan yang berada di sudut kota.

Dilansir dari Riau Aktual, para pekerja melakukan aksi mogok lantaran pembayaran upah yang tidak lancar. Karena kesalahan administrasi, upaya pihak perusahaan yang mengajukan pencairan dana di awal tahun pada Pemko menjadi tersendat.

Baca juga: Melebihi Target, Vaksinasi Dosis Pertama di Pekanbaru Capai Angka 100,35 Persen

Terkait hal tersebut, Komisi lV DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pekanbaru meminta Pihak Kontraktor yang mana menjadi sebab atau pelaku penumpukan sampah agar dapat diberikan hukuman berupa sanksi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi lV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla pada Selasa (15/3/2022). Ia meminta DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) untuk tidak lagi memberi pembinaan.

“DLHK sudah saatnya memberikan sanksi, tidak lagi dalam tahapan pembinaan,” ujar Roni.

Dua perusahaan yang dipercayakan pemerintah itu sendiri adalah kontraktor lama, sehingga diharap dapat mengatasi permasalahan sampah dengan baik.

Tahap pembinaan dinilai tidak pas untuk dilakukan saat ini, sehingga untuk memutus permasalahan perlu diterapkan sanksi.

Baca juga: Pemerintah Kirim Tanah dari Sejumlah Masjid Tua Riau ke Ibu Kota Baru

Lebih lanjut, DPRD meminta pemutusan kontrak dengan dua perusahaan yang bersangkutan dan mencari perusahaan lain yang lebih kompeten.

“Beri saja sanksi, kalau bisa ya diputus saja kontrak kedua perusahaan ini. Cari yang baru lagi, masih banyak yang mau, yang mampu, kenapa harus dengan dua perusahaan ini,” cetusnya.

 

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler