Kartu BPJS jadi Syarat Wajib Penjualan Tanah, DPR: Apa Hubungannya?

Kampartrapost.com – Kebijakan baru pemerintah tentang kewajiban memiliki kartu BPJS Kesehatan untuk melewati sejumlah urusan administrasi bagi masyarakat menimbulkan beragam pendapat, salah satunya dari Wakil Ketua Komisi ll DPR RI Luqman Hakim.

Salah satu aturan terbaru yang menyangkut kewajiban untuk memiliki kartu BPJS adalah dalam urusan penjualan tanah. Luqman mengatakan tidak ada korelasi diantara keduanya.

“Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara,” ujar Luqman.

- Advertisement -

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan bahwa aturan tersebut adalah hal yang sewenang-wenang.

Ia juga mengatakan bahwa aturan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut adalah bagian dari praktik kekuasaan yang konyol dan tidak rasional.

- Advertisement -
Baca juga: Tingkatkan Struktur Organisasi, Kapolri akan Tambah Jumlah Pasukan Personel Densus 88

Jika memang dalam instruksi terdapat kesalahan yang berhubungan dengan layanan pertanahan, Luqman menyebut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil untuk dapat memberi masukan.

Hal itu dilakukan karena beliau adalah pembantu presiden. Tak hanya sebagai tangan kanan dari presiden, masukan juga dilakukan agar peraturan tersebut dapat diatur ulang kembali.

Peraturan saat ini dinilai memberi kerugian pada masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak ingin memiliki kartu BPJS.

Ia meminta pemerintah untuk tidak berpura-pura tidak tahu dengan permasalahan yang ada di lapangan dan tetap menerapkan aturan yang merugikan.

“Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya,” kata Wakil Ketua Komisi ll DPR itu, Minnggu (20/2/2022).

Baca juga: Fasilitasi Penonton, Pemerintah Sediakan Bus Bagi Masyarakat yang Ingin Menyaksikan MotoGP Mandalika

Di sisi lain, banyak masyarakat yang sependapat dengan Luqman. Masyarakat tidak setuju jika kepemilikan kartu BPJS seperti dipaksakan.

Ada yang berpendapat bahwa aturan terbaru tersebut tidak masuk akal, terlebih tidak semua masyarakat secara sukarela membuat kartu BPJS.

Untuk itu diharap agar pemerintah dapat merevisi ulang aturan, agar tidak menimbulkan permasalahan ke depannya.

Berita Direkomendasikan

2 KOMENTAR

Komentar ditutup.

Berita Terpopuler