Kampartrapost.com – BPJS Ketenagakerjaan buka suara terkait berita yang beredar luas dan sempat viral di media sosial mengenai anggaran hingga Rp. 3 miliar pada tahun 2019 lalu, yang tertera dalam laporan dana hasil unggahan salah satu pengguna media sosial.
Dalam laporan keuangan tersebut tampak pihak BPJS Ketenagakerjaan menghabiskan dana yang jika ditotal semuanya mencapai milyaran rupiah. Dana dengan jumlah besar tersebut digunakan untuk bermain golf di sejumlah lokasi.
Menaggapi hal itu, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji menyebutkan bahwa data yang tertera di akun Twitter RakyatPekerja tersebut adalah aset lama.
Hal tersebut diambil dari kompensasi kekurangan pelunasan investasi reksadana di tahun 2004 dan transaksi keuangan dalam periode tahun 1991-1992.
Ia menyampaikan klarifikasi pengeluaran anggaran yang menjadi perbincangan masyarakat itu pada Indozone, Sabtu (26/2/2022).
Baca juga: Wujudkan Konsep Forest City, IKN akan Diisi dengan 70 Persen Area Hijau
Anggaran yang digunakan juga sama sekali tidak diambil dari aset dana jaminan sosial, yaitu program JKK, JHT, JK, JKP, dan JP.
Jaminan keanggotaan itu juga tercatat sebagai aset badan (BPJS), sehingga tidak berdampak pada kemanfaatan peserta.
“Sehingga tidak berdampak pada kemanfaatan peserta atas pengelolaan Dana Jaminan Sosial,” ujar Dian.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa nilai yang tercantum bisa dipindahtangankan sehingga dapat berfungsi untuk meraih keuntungan.
Sebelumnya akun Twitter dengan username RakyatPekerja membeberkan laporan keuangan milik BPJS Ketenagakerjaan dengan sejumlah rincian yang jika ditotal mencapai angka Rp.3 miliar.
Baca juga: Pemerintah akan Beri Stiker pada Mobil Penerima BBM Subsidi di Riau
Disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki membership Jaminan Keanggotaan Golf dan terdapat tujuh lokasi bermain yang berbeda antara satu sama lain.
Unggahan tersebut menarik perhatian para pengguna media sosial. Tak sedikit dari mereka yang mengecam dan menganggap anggaran yang dikeluarkan lembaga itu tidak bermanfaat.