Amerika Serikat, Kampartrapost.com – Departemen Keamanan dalam Negeri mengatakan pada hari Jumat jika mereka menemukan seruan ancaman kekerasan atas tuduhan tentang penipuan dan konspirasi mantan Presiden AS, Donal Trump.
Mereka mengamati baru-baru ini ancaman kekerasan yang muncul akibat teori konspirasi bahwa mantan Presiden Donal Trump akan kembali menjadi presiden.
“Beberapa teori konspirasi terkait pemilihan kembali mantan Presiden Trump telah memasukkan seruan untuk melakukan kekerasan. Mereka menyerukan ancaman kekerasan ini jika keinginan mereka tidak terwujud,” menurut buuletin Kantor Intelegen dan Analisis DHS.
Baca juga: Kuasai Ibu Kota Afghanistan, Taliban Bunuh Juru Bicara Kepresidenan Saat Shalat Jumat
Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan adanya kecurangan pada pemilihan presiden pada 2020.
“selama beberapa hari terakhir, visibilitas public menyebar lebih banyak dan cepat. Hal ini berarti jika mereka berdiskusi dengan teori-teori yang menyebar. Dari teori konspirasi yang muncul di komunitas online eksremis,” kata pejabat senior DHS.
“mereka banyak mengangkat topik konspirasi ini ke dalam forum mereka. Mulai dari web personal, forum web public atau bahkan platform media social,” tambahnya.
DHS mengatakan jika mereka tidak dapat memprediksi dan memiliki bukti kuat pada kasus ini.
Baca juga: Selain Tingkat Kemiskinan yang Tinggi, Apa Saja Penyebab Negara Berkembang Susah Keluar Dari Stigma Kawasan “Tak Mampu” ?
“seiring meningkatnya visisbilitas public terhadap konspirasi tersebut, kami menghawatirkan akan adanya lebih banyak seruan ancaman dan melakukan kekerasan. Dalam sebuah laporan menunjukkan waktu kegiatan ini berlangsung selama Agustus 2021,” isi buletin yang dikirim ke negara bagian dan mitra lokal.
“Mereka segera melakukan ancaman kekerasan. Meskipun kita tidak mengetahui rencana dan agenda yang mereka rencanakan,” lanjutnya.
Departemen tidak memiliki kewenangan atas informasi dan kapan terjadinya ancaman kekerasan tersebut. Serangan itu mengancam siapapun, dimanapun dan kapanpun. Mereka juga tidak berwenang untuk bertindak atas acaman kekerasan itu, menurut pejabat senior DHS.
Pejabat senior itu juga mengatakan jika belajar dari penyerangan 6 Januari di Capitol, Informasi konspirasi bisa saja mencerminkan ancaman yang berkembang pesat dan didiskusikan melalui forum publik.
Ia juga mengatakan keseimbangan DHS juga diperlukan. Saat mereka mengeluarkan informasi apapun.
“kami tidak ingin bereaksi berlebihan, tapi kami juga harus menyadarkan kepada penegak hukum dan personel untuk bertanggung jawab atas keamanan publik dan menekan risiko,“ tuturnya menutup laporan tersebut.