Australia, Kampartrapost.com – Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Kamis (7/10/2021) marah kepada Facebook dan meminta pertanggung jawaban atas komentar jahat yang diposting secara anonim.
PM Scott Morrison bahkan menjuluki media sosial sebagai ‘Coward’s Place’ atau tempat para pengecut karena memposting komentar jahat dengan anonim.
Melansir The Associated Press, komentar anonim di media sosial untuk memfitnah dan menggertak telah menjadi masalah baru antara pemerintahan PM Scott Morrison dengan perusahaan teknologi raksasa AS. Pemerintah menginginkan para pengguna media sosial untuk mengidentifikasi diri.
Australia tahun ini telah mengeluarkan undang-undang baru yang mewajibkan Google dan Facebook untuk membayar jurnalisme.
Baca juga: Kampanye BTS “Love Myself” Bersama PBB Sukses Raih Rp 51.3 Miliar
Mereka juga mulai membuat perundang-undangan terkait perusahaan teknologi yang mungkin saja menyebarkan gambar kekerasan.
Morrison juga mengatakan jika platform media sosial yang tidak mencantumkan identitas pengguna yang berkomentar jahat akan bertanggung jawab atas komentar tersebut.
“Para pengecut yang berlindung secara anonim dan berkomentar jahat, melecehkan dan menggertak. Maka mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka,” kata Morrison.
“Media sosial telah menjadi tempat para pengecut yang berkomentar secara anonim yang secara tidak langsung merusak kehidupan orang lain,” tambahnya.
Komentar-komentar tersebut muncul ketika pemerintah negara bagian dan teritori Australia menetapkan undang-undang tentang pencemaran nama baik.
Baca juga: Pertama dalam Sejarah, Rusia Siap Buat Film di Luar Angkasa
Bulan lalu pengadilan juga telah menetapkan preseden untuk internet. Mereka memutuskan bahwa media dapat di mintai pertanggung jawaban atas komentar jahat yang di posting oleh pihak ketiga di halaman Facebook mereka.
Pengadilan belum memutuskan apakah Facebook akan bertanggung jawab karena platform tersebut tidak di gugat.
Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mendukung modernisasi undang-undang pencemaran nama baik di Australia. Mereka berharap untuk kejelasan dan kepastian yang lebih besar di bidang ini.
Morrison mengatakan jika saat ini pemerintah berfokus untuk mengidentifikasi komentar pada platform media sosial.
