Ukraina, Kampartrapost.com – Microsoft mengatakan pada Sabtu malam (15/1/2021) bahwa terdapat beberapa sistem komputer di sejumlah lembaga pemerintah Ukraina yang terinfeksi malware destruktif.
Malware destruktif yang telah menginfeksi lembaga pemerintahan Ukraina disamarkan sebagai ransomware. Namun Microsoft belum tahu tingkat kerusakan terjadi akibat serangan malware ini.
Melansir The Associated Press, serangan itu terjadi saat ancaman invasi Rusia ke Ukraina dan pembicaraan diplomatik untuk menyelesaikan ketegangan tampak terhenti.
Baca juga: Gara-gara Makan Plastik Sampah, Gajah di Sri Lanka Mati
Microsoft mengatakan dalam sebuah posting blog singkat yang sama dengan dentingan alarm industri yang pertama kali mendeteksi malware pada hari Kamis.
Hal itu akan bertepatan dengan serangan yang secara bersamaan membuat sekitar 70 situs web pemerintah offline untuk sementara waktu.
Pengungkapan itu mengikuti laporan Reuters pada hari sebelumnya yang mengutip seorang pejabat tinggi keamanan Ukraina yang mengatakan bahwa perusakan itu memang menutupi serangan jahat.
Secara terpisah, seorang eksekutif keamanan siber sektor swasta terkemuka di Kyiv mengatakan kepada The Associated Press bagaimana serangan itu terjadi.
Baca juga: Baru! Studi Tentang Kehidupan Mars di Meteroit Di temukan di Antartika
Para penyusup menembus jaringan pemerintah melalui pemasok perangkat lunak bersama. Serangan tersebut rantai pasokan dengan cara kampanye spionase dunia maya Rusia SolarWinds 2020 yang menargetkan pemerintah AS.
Microsoft mengatakan dalam posting teknis yang berbeda bahwa sistem yang terpengaruh mencakup beberapa organisasi pemerintah, nirlaba, dan teknologi informasi.
Masih belum ada laporan terkait berapa banyak lagi organisasi yang mendapat serangan malware ini. Akan tetapi Ukraina memperkirakan jika akan lebih banyak infeksi lagi.
“Malware tersebut menyamar sebagai ransomware. Tetapi jika di aktifkan oleh penyerang yangakan membuat sistem komputer yang terinfeksi tidak dapat di operasikan,” kata Microsoft.
Singkatnya, ia tidak memiliki mekanisme pemulihan tebusan.
Baca juga: Sebut Seperti Gengster, Korea Utara Sebut Sanksi AS Tuai Banyak Provokasi