Minta Pemerintah Sejahterakan Kelompok Pekerja, Presiden Partai Buruh: Berikan Jaminan Sosial

Kampartrapost.com – Pada peringatan hari buruh atau May Day 14 Mei mendatang, dikabarkan sekitar 100 ribu pekerja akan melangsungkan aksi berupa pemberian 16 tuntutan di depan gedung DPR.

Salah satu tuntutan dari buruh pada pemerintah adalah pemberian jaminan sosial bagi kelas pekerja.

Untuk kesejahteraan buruh pula, pemerintah tidak boleh membiarkan ada warga yang kelaparan di negeri dengan limpahan kekayaan seperti Indonesia.

Permintaan jaminan sosial bagi buruh sendiri disampaikan langsung oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers pada Kamis (5/5/2022).

“Dia berbentuk jaminan sosial. Kalau jaminan sosial berarti setiap tahun negara wajib mencantumkan dalam APBN. Seperti jaminan kesehatan ada PBI, jaminan kecelakaan kerja melalui BP Jamsostek, jaminan kematian, jaminan hari tua dan sebagainya,” ujar Said.

BACA JUGA: Fasilitas Memadai, Wagub Riza Optimis JIS Layak dijadikan Lokasi Piala Dunia

Lebih lanjut, diterangkan jaminan sosial yang dimaksud tidak berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (Bansos).

Bantuan-bantuan tersebut kata Said, hanya diberikan ketika negara sedang dalam keadaan krisis, waktu menjelang pemilu, hingga saat pemerintah memerlukan dukungan rakyat.

Jumlah bantuan yang diminta sendiri senilai Rp.500 ribu per bulannya untuk tiap kepala.

Total uang tunai itu dianggap terlalu kecil. Meski demikian, tujuan utama dari pemberian jaminan tersebut adalah agar tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan.

“Yang penting orang Indonesia tidak boleh ada yang kelaparan,” pungkas Said.

BACA JUGA: Pukul Korban dengan Martil, Pria di Sulawesi Lakukan Pembunuhan Sadis pada Waria

Jaminan sosial yang diberikan nantinya dapat digunakan oleh pekerja seperti tukang becak, pedagang kecil, hingga korban PHK untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika dilihat dari data, pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp.15 triliun perbulannya untuk jaminan ini.

Hasil tersebut didapat dari jumlah warga dengan taraf hidup rendah di Indonesia sekitar 30 juta orang yang dikalikan dengan jumlah bantuan.

Bila sebulan jumlah anggaran mencapai Rp.15 triliun, maka untuk satu tahun pemerintah harus menggelontorkan dana sebanyak Rp. 180 triliun.

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler