Minta Presiden Tinjau Kebijakan Larangan Ekspor, Asosiasi Petani Sawit Lakukan Aksi Massa

Kampartrapost.com – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa (17/5/2022).

Dalam menjalankan aksi, massa tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih dan membawa sejumlah atribut seperti bendera Apkasindo, bendera Indonesia, serta spanduk yang diisi tuntutan massa demo.

Selain anggota Apkasindo, demo juga diikuti mahasiswa Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Berdasarkan pantauan detikcom, sekitar pukul 10.58 WIB massa aksi mulai berdatangan dan berkumpul di kawasan Patung Kuda.

Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas tampak ramai lancar. Sejumlah petugas polisi juga dikerahkan untuk menjaga situasi di lokasi.

Satu mobil komando menjadi pusat dalam aksi massa yang dilakukan petani sawit tersebut. Salah satu tuntutan yang dilayangkan pada pemerintah sendiri adalah terkait kebijakan larangan ekspor sawit.

BACA JUGA: Aturan Terbaru Kemendagri: Dilarang Menyingkat Nama Muhammad dan Abdul di Dokumen Kependudukan

Selengkapnya, berikut isi tuntutan petani yang diperjuangkan dalam aksi massa pada pertengahan Mei itu:

1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk melindungi sebanyak 16 juta petani, imbas dari harga TBS sawit yang menurun di 22 provinsi sawit sebesar 70 persen.

2. Menyampaikan agar Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ulang pada kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS bersama bahan bakunya, karena berdampak pada harga TBS sawit.

3. Mengimbau Presiden Joko Widodo untuk tak hanya menyubsidi MGS curah, namun juga MGS kemasan sederhana

4. Meminta pemerintah agar dapat segera menciptakan regulasi yang dapat mempertegas PKS dan pabrik MGS.

BACA JUGA: Hepatitis Akut akan Menjadi Pandemi seperti Covid-19? Ini Penjelasan Kemenkes

Dengan pengelolaan 30 persen oleh koperasi untuk kebutuhan domestik, agar kelangkaan MGS tidak terjadi kembali.

5. Meminta Presiden Joko Widodo agar mengarahkan Menteri Pertanian, untuk merevisi Permentan 01/2018 terkait Tata Niaga TBS (penetapan harga TBS).

Harga TBS dalam Permentan itu hanya ditujukan pada petani yang bekerja sama dengan perusahaan.

Jika dilihat di lapangan, petani yang bermitra dengan perusahaan sendiri hanya sekitar 7 persen dari jumlah keseluruhan luas perkebunan sawit rakyat, yang berjumlah 6,72 juta hektare.

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler