Palestina, Kampartrapost.com – Kamis (03/06/2021), para pemimpin oposisi Israel membuat kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru. Hal ini membuat Langkah mereka untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin dekat.
Yair Lapid, pemimpin partai sentris Yesh Atid, mengumumkan telah membentuk sebuah koalisi dengan delapan faksi.
Dilansir dari Channel News Asia, kesepakatan tersebut menghasilkan sebuah komitmen bahwa ketua partai sayap kanan Yamina, Naftali Bennett, akan menjabat sebagai perdana menteri terlebih dahulu sebelum akhirnya diserahkan kepada Yair Lapid.
Namun, saat ini aliansi oposisi tersebut masih menguasai sedikit suara di parlemen. Diperkirakan para pemimpin oposisi Netanyahu tersebut akan dilantik hanya dalam waktu sekitar 10 hingga 12 hari. Hal ini menyisakan sedikit ruang bagi Netanyahu, pemimpin terlama Israel, untuk mencoba membuat anggota parlemen mendukungnya.
Sekitar 35 menit sebelum waktu memasuki hari Rabu (03/06/2021), Yair Lapid mengatakan kepada Presiden Reuven Rivlin melalui email: “Saya merasa terhormat untuk memberi tahu Anda bahwa saya telah berhasil membentuk pemerintahan.”
Baca juga:
-
Akhir 2021: Presiden Turki Mengatakan Akan Memiliki Vaksin Covid Sendiri
-
Austria Pasang Tanda Peringatan “Bahaya, Ada Islam di Dekat Anda” di Seluruh Penjuru Negeri
-
Candi Muara Takus, Kerajaan Dan Pusat Peradaban Sumatera yang Terlupakan
-
Vaksinasi Covid Lambat: Warga Brazil Lakukan Unjuk Rasa ke Pemerintah
Naftali Bennett adalah seorang nasionalis berusia 49 tahun. Ia merupakan mantan menteri pertahanan dan jutawan di bidang industri teknologi tingkat tinggi. Di bawah pakta koalisi, ia akan menjadi perdana menteri selama dua tahun dan kemudian menyerahkan jabatan itu kepada Lapid, seorang pria berusia 57 tahun dan mantan pembawa acara TV sekaligus mantan menteri keuangan.
Koalisi yang mereka bangun tersebut terdiri dari beberapa partai kelas kecil dan menengah yang berasal dari berbagai spektrum politik di Israel. Koalisi ini menjadi aliansi politik pertama kalinya dalam sejarah Israel yang mampu mewakili 21 persen minoritas Arab.
Koalisi tersebut terikat oleh satu kepentingan/prinsip bersama, yakni mereka ingin menggulingkan Netanyahu yang selama 12 tahun telah menjabat sebagai perdana Menteri.
Aktor lini depan dalam koalisi ini adalah Bennett Yamina (Partai Sayap Kanan), Partai Biru dan Putih (Berhaluan politik Kiri-Tengah) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Benny Gantz, Meretz dengan Partai Buruh (Sayap Kiri), partai nasionalis yang dipimpin menteri pertahanan Avigdor Lieberman Yisrael Beitenu, dan juga Partai New Hope (Sayap Kanan) yang dipimpin oleh mantan menteri pendidikan Gideon Saar.
Netanyahu belum menanggapi pengumuman penyerangan Kubu Yair Lapid terhadapnya tersebut. Untuk saat ini, Netanyahu masih menguasai 30 kursi di Knesset (parlemen Israel) yang beranggotakan 120 orang, hampir dua kali lipat dari banyaknya anggota partai Yesh Atid pimpinan lawannya. Netanyahu juga sedang bersekutu dengan setidaknya tiga partai agama dan nasionalis lainnya.
Baca juga:
-
Diaspora Indonesia asal Riau di Turki dukung Palestina dan kecam Israel
-
Varian Covid-19 bernama “Thai Varian” Terdeteksi di Inggris Raya
-
Aghi Ayo Onam atau Ayo Zora; Antara Masalah dan Ibadah
-
Vietnam Minta Warganya Berdonasi untuk Membeli Vaksin Covid-19
Kenapa Netanyahu ingin Dilengserkan?
Selama 12 tahun menjabat sebagai perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu sering menghadapi berbagai tuduhan korupsi.
Berdasarkan laporan Aljazeera, Netanyahu mendapatkan dakwaan melakukan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan menerima suap dalam tiga kasus korupsi.
Laporan ini berdasarkan dokumen pengumuman Jaksa Israel yang terilis pada Januari 2021. Dokumen tersebut berisi dakwaan yang menguraikan secara terperinci kasus korupsi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di mana ia tertuduh melakukan perdagangan bantuan dengan maestro media yang kuat.
Dakwaan tersebut juga menuduh Netanyahu telah membuat peraturan yang menguntungkan pemilik perusahaan telekomunikasi, Bezeq. Tuduhan tersebut menjelaskan bahwa Netanyahu meminta imbalan liputan positif akan dirinya di situs berita Walla yang popular di kalangan masyarakat Israel.
Menurut kubu Lapid, Netanyahu juga gagal mempertahankan kedaulatan Israel yang saat ini masih terganggu dengan Palestina.
Bennet mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka akan menjadi ‘bunuh diri’ bagi Israel. Dia menjadikan pencaplokan bagian-bagian wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 sebagai tujuan utama dari platform politiknya.
Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, Netanyahu telah menjadi sosok yang sering mendapatkan musuh didalam dan luar negeri.
Lapid berkampanye di bawah janji “mengembalikan kewarasan” ke Israel. Ia mendapatkan tugas untuk membentuk pemerintahan baru setelah Netanyahu gagal melakukannya setelah pemilihan Maret.
Ia juga menuduh Netanyahu adalah pemimpin dengan banyak rekam jejak kriminal. Baginya, itulah mengapa Israel membutuhkan pemimpin baru.
“Pemerintah ini (yang akan kami bangun) akan menghormati lawan-lawannya dan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menyatukan dan menghubungkan semua bagian dari masyarakat Israel,” kata Lapid di Twitter.
Tantangan Kedepan bagi Pihak Oposisi
Pemerintahan yang baru, jika dilantik nantinya, akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain panasnya ancaman Iran dan alotnya proses perdamaian dengan Palestina, Israel juga sedang dalam proses penyelidikan kejahatan perang (yang mengarah padanya) oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Israel juga sedang pusing dengan pemulihan ekonomi yang melemah setelah diserang pandemi virus korona.
Israel juga sedang menanggung utang pemerintah sebesar 72,4 persen pada 2020, naik dari 60 persen pada 2019 dan defisit yang melonjak menjadi 11,6 persen pada 2020 dari 3,7 persen pada 2019.