PAKISTAN, KAMPARTRAPOST.COM – Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, telah mengesampingkan kemungkinan normalisasi hubungan dengan India. Ia dengan lantang mengatakan bahwa Langkah menjalin hubungan baik akan menjadi pengkhianatan terhadap Kashmir.
Kashmir merupakan salah satu wilayah bagian di antara Pakistan dan India yang sedang dalam status sengketa.
Dalam sesi tanya jawab langsung di jumpa pers publik pada hari Minggu (30/05/2021), Khan menegaskan bahwa membangun kembali hubungan dengan tetangga timurnya akan “mengabaikan semua perjuangan mereka [Kashmir] dan lebih dari 100.000 orang Kashmir menjadi martir (korban)”.
Berdasarkan informasi dari Aljazeera, Khan kemudian melanjutkan, “Saya mencoba, sejak hari pertama setelah berkuasa, untuk kami memiliki hubungan (yang baik) dengan India dan masalah Kashmir (dapat) terselesaikan melalui dialog,”
Namun dia Kembali menegaskan komitmennya bahwa, jika Pakistan menormalisasi hubungan dengan India sekarang, maka langkah itu “akan menjadi pengkhianatan besar-besaran kepada orang-orang Kashmir”.
“Tidak ada keraguan bahwa perdagangan kita akan meningkat tetapi semua darah mereka akan terbuang percuma, jadi ini tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi bahwa perdagangan kita meningkat dengan [mengorbankan] darah mereka,” katanya.
Islamabad mengatakan bahwa dialog yang terhenti hanya dapat berlanjut jika New Delhi membatalkan pencabutan status semi-otonom dari Kashmir yang berada dalam wewenang India, katanya.
Baca juga:
- Akun WhatsApp Jurnalis Palestina Terblokir Ketika Meliput Situasi di Gaza
- Vaksinasi Covid Lambat: Warga Brazil Lakukan Unjuk Rasa ke Pemerintah
- Merasa Ancaman Amerika Serikat semakin Besar, China Rencanakan Penambahan Senjata Nuklir Laut
- Turki Menyampaikan Peluang Penemuan Cadangan Gas Alam Baru di Laut Hitam
Seperti yang kita ketahui, Kashmir merupakan suatu wilayah Sebagian wilayahnya terdapat di Pakistan, dan sebagiannya lagi di wilayah India.
Titik mula kembalinya ‘panas’ perseteruan
Administrasi Narendra Modi mencabut Pasal 370 (status semi-otonom Kashmir) dan ketentuan terkait lainnya dari Konstitusi Nasional pada 5 Agustus 2019. Selain itu, pasal itu juga membaginya menjadi dua wilayah yang berada di bawah naungan pemerintah federal.
Secara bersamaan, kebijakan tersebut ‘mengunci’ wilayah tersebut, membuat ribuan orang tertahan, terbatas pergerakannya, dan terputus jaringan komunikasinya.
Islamabad, pada gilirannya, menangguhkan hubungan perdagangan dan menurunkan intimasi hubungan diplomatik dengan New Delhi.
Pada hari Jumat, presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan negara-negara bersenjata nuklir harus selalu “menahan diri”. Negara-negara tersebut sebaiknya tidak melakukan tindakan fatal apa pun yang akan mengubah status wilayah yang berada dalam status sengketa tersebut.
Baca juga:
- Diduga Melakukan Sistem Kerja Paksa di Xinjiang, Kemeja Uniqlo Diboikot Amerika Serikat
- Ketahuan sedang mempersiapkan aksi pembantaian, Rusia menghukum pria berusia 20 tahun dengan penjara
- Menlu Pakistan Dituduh Hina Israel dengan Anti-Semit Saat Siaran Langsung di TV
- 6 Orang Tewas dalam Ledakan Bom Unjuk Rasa Pro-Palestina di Pakistan
India dan Pakistan telah berperang tiga kali sejak kemerdekaan mereka dari imperialisme Inggris pada tahun 1947. Salah satu faktor sering terjadinya ketegangan di antara kedua tetangga tersebut adalah perihal perbenturan klaim. Dua negara tersebut yang sama-sama mengakui bahwa Kashmir secara penuh termasuk kepemilikan mereka masing-masing.
