Sekda Jamil Ancam Sanksi bagi ASN yang Menambah Cuti Lebaran di Pekanbaru

Kampartrapost.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil mengungkapkan akan ada sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menambah jatah cuti Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

“Ada sanksinya, macam-macam. Kita lihat nanti,” ujar Jamil, Sabtu (7/5/2022), dikutip dari Riau Aktual.

Jamil mengungkapkan ketetapan libur bagi ASN sudah diatur, sehingga yang melakukan pelangaran dengan menambah waktu libur termasuk menyalahi aturan.

ASN sendiri diminta untuk kembali bekerja mulai Senin (9/5/2022). Pegawai pemerintah tersebut diimbau untuk bekerja efektif pada waktu yang sudah ditentukan.

Jadwal libur Idul Fitri sebelumnya diputuskan bersama oleh tiga menteri dengan nomor 375/2022, 1/2022, dan 1/2022.

BACA JUGA: Tutup Dua Tahun karena Pandemi, Kapal Penumpang Dumai-Melaka Kembali Beroperasi

Keputusan itu ditandai pada 7 April lalu, yang mana mengatur cuti bersama pegawai negeri ditetapkan mulai 29 dan 30 April, serta 4 hingga 6 Mei 2022.

Untuk libur nasional Idul Fitri 1443 H, dalam aturan yang disahkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, dan Menaker Ida Fauziyah itu, cuti mulai berlaku pada 2 dan 3 Mei 2022.

Lebih lanjut, selain menambah jatah cuti ASN juga tidak dibenarkan untuk menggunakan kendaraan dinas sebagai transportasi mudik oleh pemerintah.

Guna mengantisipasi pelanggaran, diketahui Gubernur Riau Syamsuar telah mengarahkan pihak terkait untuk bertindak.

Ia meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengumpulkan semua mobil dinas satu hari sebelum perayaan Idul Fitri.

BACA JUGA: Jalan Tol Trans Sumatera Ramai Kendaraan selama Periode Arus Mudik 2022

Meski mobil dinas dilarang penggunaannya untuk kebutuhan mudik yang termasuk urusan pribadi, terdapat beberapa pengecualian untuk mobil dinas yang disimpan sementara.

Kebijakan tersebut dinilai baik, mengingat mobil dinas hanya diutamakan bagi ASN yang memiliki urusan yang berhubungan dengan pekerjaan.

Untuk itu ASN yang mudik harus menggunakan kendaraan pribadi jika memang ingin bertolak ke kampung halaman masing-maisng.

Pihak BPKAD Riau juga disebut memberikan surat terkait larangan mobil dinas pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Aturan itu sendiri sejalan dengan kebijakan yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus secara lisan beberapa waktu lalu.

“Kita setiap tahun kita ingatkan mobil dinas tidak boleh digunakan untuk mudik,” tegas Wako Firdaus, Minggu (24/4/2022).

 

 

 

Berita Direkomendasikan

Berita Terpopuler