Kampartrapost_ Presiden Joko Widodo atau Jokowi arahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera lakukan mitigasi terhadap kebocoran data.
Sebanyak 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mengalami kebocoran.
Pihak Kominfo telah mengirimkan surat kepada kementerian keuangan (Kemenkeu) terkait insiden ini.
Surat sudah dikirimkan pada pertengahan September 2024.
BSSN dan Kepolisian RI saat ini sedang mengklarifikasi langkah-langkah mitigasi.
Kebocoran data penduduk tak hanya terjadi di Indonesia saja, namun negara negara lan juga terkena insiden yang sama.
Keteledoran password dan penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda menyebabkan data penduduk Indonesia bocor, menurut Jokowi.
Indonesia kerap kali menghadapi insiden kebocoran data yang signifikan di sektor administrasi Pemerintah.
Follow Instagram Kampartrapost
Seseorang atau kelompok telah menjual 6 juta data NPWP yang diduga bocor di Breach Forum.
Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menyampaikan dugaan tersebut melalui unggahannya di media sosial X.
Teguh menyebutkan data milik Pesiden Jokowi dan 2 anaknya, Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan anak terakhirnya Kaesang Pangarep.
Serta menteri keuanga dan menteri kominfo juga termasuk dalam kebocoran data tersebut.
Teguh mengungkapkan, terdapat 10 ribu sampel yang berisi beberapa informasi pribadi.
Seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga jenis wajib pajak.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang melakukan pendalaman terkait adanya dugaan kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
