Mahfud MD Kritik Keras: "Masa Laptop dan Buku Juga Wajib Sertifikasi Halal?''

Mahfud MD Kritik Keras Penggunaan Serifikasi Halal. Foto:JPNN.com

Mahfud MD Kritik Keras: “Masa Laptop dan Buku Juga Wajib Sertifikasi Halal?”

Kampartrapost- Pakar hukum tata negara Mahfud MD melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan.

Terkait kewajiban sertifikasi halal bagi semua barang yang diperjualbelikan.

Pernyataan Haikal ini menuai kontroversi setelah videonya viral pada laman sosial media.

Dalam video berdurasi 59 detik itu, Haikal menyebut bahwa setiap barang yang mereka jual, tanpa terkecuali, harus memiliki sertifikat halal.

Kemudian, Mahfud MD melalui unggahan di akun X miliknya, menilai pernyataan tersebut keliru dan mempertanyakan relevansi penerapan sertifikasi halal terhadap semua jenis barang.

“Penjelasan ini salah. Masa semua barang yang orang jual harus punya sertifikat halal?” ujar Mahfud, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Mahfud kemudian memberi contoh absurd seperti kambing, ayam, hingga barang elektronik seperti laptop dan buku.

Menurutnya, penerapan kewajiban halal tanpa mempertimbangkan jenis produk bisa menambah kerumitan dalam kehidupan beragama.

“Kalau sampai seperti ini, agama justru terasa semakin sulit.”‘ lanjut Mahfud

Tidak semua yang tidak bisa kita makan berarti tidak boleh diperjualbelikan.

Pernyataan Haikal juga menuai tanggapan pedas dari netizen.

Beberapa menyindir secara satir, bertanya apakah barang seperti pakaian dalam atau buku juga harus mendapatkan sertifikasi halal.

Kemdian, beberapa pengguna media sosial berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada penjaminan mutu atau kebersihan produk daripada mengharuskan semua barang memiliki label halal.

Oleh karena itu, Mahfud menyarankan agar regulasi halal kita gunakan secara bijak dan tidak berlebihan.

“Kalau semua barang kita paksa bersertifikat halal, itu hanya akan menambah beban masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip agama yang memudahkan,” tegasnya.

Kontroversi ini memancing perdebatan publik terkait batasan dan penerapan kewajiban halal di Indonesia.

Karena, Indonesia merupakan negara dengan beragam latar belakang agama dan budaya.