Kampartra Post- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat hampir 1.500 laporan pelanggaran terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga 1 Desember.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penegakan aturan meskipun langkah pencegahan sudah ada.
“Jumlah pelanggaran yang kami terima sangat tinggi. Per 1 Desember, hampir 1.500 laporan telah masuk,” ujar Lolly
Ia mengatakan hal tersebut dalam media gathering bertajuk Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (3/12).
Namun, Lolly juga menekankan bahwa secara keseluruhan, Pilkada 2024 berlangsung kondusif.
Ia mencatat tidak ada kerusuhan besar, kecuali insiden khusus di Puncak Jaya, Papua, yang memiliki karakteristik unik dalam pelaksanaan pemilu.
Follow Instagram Kampartra Post untuk Berita Menarik Lainnya
Kemudian, Lolly juga memuji kinerja badan ad hoc, seperti PPK, PPS, KPPS, dan petugas lainnya.
Hal ini dinilai lebih baik dibandingkan Pemilu 2024.
Hal ini terlihat dari penurunan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa wilayah.
Sebagai contoh, Sulawesi Selatan telah mencatat penurunan signifikan, dari 69 rekomendasi PSU pada Pemilu 2024 menjadi 13 pada Pilkada 2024.
Maka dari itu, Papua juga telah menunjukkan perbaikan, dengan rekomendasi PSU turun dari sekitar 90 TPS pada Pemilu 2024 menjadi 36 TPS pada Pilkada.
“Secara garis besar, pengawasan kami telah mencatat penurunan kasus PSU, PSL, maupun PSS, hal ini menunjukkan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pilkada,” tutup Lolly.
