Kampartra Post- Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, resmi menjabat sebagai perdana menteri sementara Nepal setelah gelombang protes anak muda menggulingkan pemerintahan sebelumnya pada 12 September 2025.
Dalam pidato pertamanya pada 14 September 2025, Karki berjanji akan memenuhi tuntutan massa yang menuntut penghapusan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan kesetaraan ekonomi.
Ia menyerukan agar pejabat bekerja selaras dengan semangat generasi Gen Z.
Ia membuka masa jabatannya dengan satu menit hening untuk mengenang sedikitnya 72 korban tewas.
Serta 191 orang luka-luka akibat bentrokan yang meletus pada 9 September.
Kepala Sekretaris Pemerintah Eaknarayan Aryal menyatakan kerusuhan itu sebagai yang terburuk sejak berakhirnya perang saudara dan penghapusan monarki pada 2008.
Penunjukan Karki muncul setelah negosiasi intens antara Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, Presiden Ram Chandra Paudel, dan perwakilan gerakan pemuda.
Kemudian ribuan aktivis bahkan menggunakan aplikasi Discord untuk menyuarakan pilihan mereka.
Follow Instagram Kampartra Post
Karki mengaku tidak menginginkan jabatan itu, namun ia menerima mandat yang lahir dari jalanan.
Presiden Ram Chandra Paudel kemudian membubarkan parlemen dan menetapkan pemilu baru pada 5 Maret 2026 untuk memilih pemerintahan berikutnya.
Indonesia dan komunitas internasional kini mengamati bagaimana pemerintahan sementara ini menindak korupsi, merespons aspirasi pemuda, dan memulihkan stabilitas politik secara cepat.
Para analis memperingatkan bahwa pemerintahan sementara harus segera memperbaiki layanan publik.
Hal ini termasuk membuka penyelidikan independen atas kekerasan, dan melibatkan organisasi pemuda dalam proses kebijakan.
Kegiatan ini guna agar kepercayaan publik pulih dengan transparansi penuh.
