Kampartrapost- Bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan menjelang akhir tahun 2024.
Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan beras 10 kilogram, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kini hadir sebagai secercah harapan bagi masyarakat miskin di tengah krisis.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496 triliun dalam APBN 2024 untuk mendukung berbagai program ini.
Namun, banyak yang bertanya tentang efektivitas bansos ini. Meski bansos berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, tantangan ketepatan sasaran masih mengemuka.
Menurut data Kemenko PMK (2024), PKH membantu keluarga miskin mengakses pendidikan dan kesehatan.
BPNT menjamin ketahanan pangan, serta PIP mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah.
Ironisnya, ada banyak penerima bansos yang sebenarnya tidak berhak.
Sementara yang seharusnya menerima justru terlewat.
Ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kendala besar dalam distribusi bantuan.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali memperlambat proses bantuan sampai ke masyarakat.
Dengan tantangan ini, harapan akan bansos sebagai solusi untuk masyarakat yang berjuang harus diperkuat dengan data yang akurat.
Dan proses distribusi yang lebih efisien agar tidak hanya menjadi janji semata, tetapi nyata membantu mereka yang membutuhkan.
Dukungan masyarakat juga menjadi kunci untuk memperkuat efektivitas bansos ini.
Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi terkait kebutuhan pada lingkungan sekitar dapat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan distribusi bantuan.
Dalam situasi krisis ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama.
Memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya.
