Kampartrapost- Sabtu, 28 September 2024, pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumatera Barat periode 2024-2026 resmi dilantik di Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
Di bawah kepemimpinan Nopalion, pelantikan ini mengukuhkan komitmen SEMMI dalam membangun Sumatera Barat.
Kemudian Bendahara Umum PB SEMMI, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat, dan pengurus Wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat juga turut menghadiri acara tersebut
Kemudian dalam pidatonya, Nopalion mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mendukung penuh acara ini.
Ia menyebut bahwa meskipun SEMMI baru berdiri enam tahun di ranah Minang.
Tantangan besar yang dihadapi akan dapat diatasi dengan kolaborasi bersama.
“SEMMI Sumatera Barat akan terus berupaya membangkitkan kembali cabang-cabang di Sumbar dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah,” ujar Nopalion.
Follow Instagram Kampartrapost
Sekretaris Dewan Wilayah Syarikat Islam Sumatera Barat, Hari Effendi Iskandar, menyatakan dukungan penuh terhadap kepengurusan baru.
Ia juga mengingatkan akan pentingnya peran sejarah Sumatera Barat dalam perjalanan Syarikat Islam, karena mengingatkan bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Buya Hamka dan Agus Salim berasal.
“Kita akan mendukung program-program SEMMI dalam mengembalikan kejayaan Syarikat Islam di Sumatera Barat.”
Kemudian Al Amin, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sumatera Barat.
Mewakili PLT Gubernur memberikan apresiasi kepada SEMMI Sumatera Barat yang terus bergerak dalam membangun generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi antara SEMMI dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan Sumatera Barat yang lebih baik.”
Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Doni, turut menekankan hubungan historis antara Syarikat Islam dengan Sumatera Barat.
Oleh karena itu ia berharap SEMMI Sumatera Barat mampu menjadi mitra strategis bagi pemerintah dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian SEMMI Sumatra Barat juga harus kritis terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.
