Makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025

foto makan gratis

Makan Bergizi Gratis yang Digagas Presiden Prabowo Subianto Akan Dimulai Pada Januari 2025

kampartrapost– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi baru-baru ini memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memulai program makan bergizi gratis pada Januari 2025.

Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritasnya.

“Insya Allah, kami akan mulai melaksanakan program ini pada Januari,” kata Prasetyo kepada wartawan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempertaruhkan kepemimpinannya demi terlaksananya program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil.

Prabowo bahkan menyatakan siap melepaskan menteri-menteri yang tidak mendukung program ini dari kabinetnya.

follow untuk berita menarik lainnya

“Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategik”.

“Bagi saya pihak yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin,” Kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10).

Pemerintah akan melaksanakan program ini secara bertahap dengan target mencapai 82,9 juta penerima pada tahun 2029.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 untuk tahap awal program ini. Rahayu menambahkan, kabinet baru perlu menyinkronkan pelaksanaannya.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan serangkaian uji coba dan sosialisasi sebagai persiapan pelaksanaan program.

Sekitar 48.000 dapur di seluruh Indonesia diperlukan untuk mendukung distribusi makanan bergizi.

“Kita masih banyak melakukan uji coba, sosialisasi, dan persiapan, karena membutuhkan kira-kira 48.000 dapur di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Rahayu juga menyebut bahwa cakupan target penerima program makan bergizi gratis pada tahun pertama belum akan mencapai 82 juta penerima, terutama karena keterbatasan anggaran.