Kampartra Post- Demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai wilayah Indonesia pada akhir Agustus 2025 bukanlah sekadar luapan emosi sesaat.
Aksi ini adalah bentuk nyata dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak adil dan jauh dari kondisi nyata rakyat kecil.
Salah satu pemicu utamanya adalah kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang nilainya mencapai Rp50 juta per bulan.
Di tengah situasi ekonomi yang sulit, angka ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga memperlihatkan jurang yang sangat lebar antara gaya hidup elite politik dengan keseharian masyarakat.
Wajar jika kebijakan ini memantik kemarahan publik, karena rakyat melihat ketidakpekaan wakilnya terhadap penderitaan yang mereka hadapi.
Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia muda yang tertindih kendaraan taktis saat aksi protes, menjadi titik balik yang membuat demonstrasi semakin membesar.
Kasus ini menambah luka kolektif dan mempertebal persepsi bahwa negara kerap abai terhadap keselamatan rakyatnya.
Affan kemudian menjadi simbol ketidakadilan dan memicu solidaritas lintas kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga warga biasa untuk ikut turun ke jalan.
Tragedi ini membuktikan bahwa peristiwa tunggal dapat menjadi pemicu ledakan sosial jika berlangsung dalam situasi yang penuh ketidakpuasan.
Follow Instagram Kampartra Post
Namun, di balik semangat perjuangan itu, demonstrasi juga tidak luput dari sisi gelap.
Beberapa aksi berubah menjadi kerusuhan, dengan terbakarnya gedung DPRD pada sejumlah daerah serta jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Peristiwa ini menimbulkan dilema, satu sisi aspirasi masyarakat sangat sah untuk diperjuangkan.
Namun di sisi lain, tindakan anarkis berisiko mengurangi legitimasi gerakan dan membuatnya kehilangan simpati publik.
Inilah tantangan yang harus semua pihak sadari, bahwa keberhasilan sebuah protes tidak hanya bergantung pada besarnya massa, tetapi juga pada kemampuannya menjaga moralitas dan ketertiban.
Pengambilan Keputusan oleh Pemerintah
Sementara itu, langkah yang pemerintah ambil hingga kini masih belum menyentuh akar persoalan.
Presiden memang telah membatalkan kunjungan luar negeri dan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tragedi Affan.
Namun, langkah-langkah tersebut baru bersifat simbolis.
Publik tidak hanya menunggu janji atau penyelidikan, melainkan menuntut perubahan nyata dalam kebijakan.
Peninjauan ulang tunjangan pejabat, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta keberanian untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat adalah hal yang lebih dibutuhkan.
Ironisnya, alih-alih memperkuat komunikasi, pemerintah justru membatasi ruang digital dengan menutup fitur siaran langsung TikTok.
Kebijakan ini bukannya meredam ketegangan, melainkan menimbulkan kesan bahwa suara rakyat berusaha dibungkam.
Demonstrasi kali ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan para pemangku kekuasaan.
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap elite politik semakin nyata.
Jika suara rakyat terus mereka abaikan, protes serupa akan terus muncul dengan skala yang mungkin lebih besar dan berisiko mengguncang stabilitas nasional.
Legitimasi Elite Politik
Elite politik harus sadar bahwa legitimasi mereka bergantung pada kepercayaan rakyat, bukan semata-mata pada kekuasaan formal yang mereka miliki.
Pada akhirnya, yang rakyat butuhkan bukanlah janji manis atau pencitraan politik, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki kebijakan.
Reformasi tunjangan pejabat, peningkatan transparansi anggaran, serta perlindungan terhadap hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi.
Demonstrasi 2025 menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi mau diam ketika diperlakukan tidak adil.
Jika pemerintah gagal membaca pesan ini, maka jurang ketidakpercayaan akan semakin lebar, dan demokrasi Indonesia terancam hanya menjadikan formalitas tanpa jiwa
Penulis: Muhammad Aldi
Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
