Pemerintahan Prabowo-Gibran Hadapi Tantangan Ekonomi dan Geopolitik
Kampartrapost- PemerintahanPrabowo-Gibran resmi ditetapkan oleh KPU karena berhasil memenangkan Pemilu 2024 dengan perolehan suara sebesar 58,59 persen atau sekitar 96,2 juta suara.
Namun, kemenangan ini membawa tantangan berat di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Pengamat politik, Pieter Zulkifli, menyampaikan bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada krisis ekonomi global yang terus meluas.
Perusahaan-perusahaan besar di Eropa menghadapi kebangkrutan akibat krisis ekonomi dan perubahan iklim.
Hal ini juga berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama pada sektor tekstil yang telah melakukan PHK massal.
Pieter menekankan bahwa tantangan ini bukan hanya berasal dari sektor ekonomi, tetapi juga dari situasi geopolitik global.
Follow untuk Berita Selanjutnya
Ketegangan yang terus meningkat antara NATO dan Rusia akibat perang Ukraina-Rusia mulai mempengaruhi kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Harga energi yang melonjak, terutama minyak dan gas, semakin menambah tekanan pada perekonomian Indonesia.
Selain itu, inflasi yang meningkat tajam mempengaruhi daya beli masyarakat, sementara biaya produksi di sektor-sektor penting ikut melambung.
Di sinilah, Pieter menilai, pentingnya peran Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melakukan reformasi di berbagai sektor strategis.
Tantangan ekonomi pada pemerintahan Prabowo-Gibran semakin kompleks dengan ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.
Ketergantungan ini menekan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga diperlukan transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Tantangan Kebijakan Pemerintahan
Menurut Pieter, untuk menghadapi situasi ini, Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
Maka dari itu penting untuk kita menentukan langkah-langkah strategis untuk mencegah krisis yang lebih parah di masa mendatang.
Kita juga harus memperhatikan penegakan hukum juga menjadi salah satu fokus pada pemerintahan baru.
Pieter menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap kasus-kasus korupsi yang selama ini membebani berbagai sektor, seperti pertambangan, perkebunan, hingga tata kelola lembaga pendidikan dan kesehatan.
Jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penegakan hukum harus menjadi prioritas utama.
Pemerintahan harus berani menindak tegas mafia-mafia yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa, tanpa pandang bulu.
Pieter juga menekankan pentingnya reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Kedua sektor ini harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Terakhir, kualitas institusi yang kuat adalah elemen penting dalam membangun negara yang maju. Institusi yang baik, dengan regulasi birokrasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas, akan membawa Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.