Kampartra Post- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut Gibran, sistem ini memicu masalah ketimpangan pendidikan di beberapa wilayah.
Berbicara di acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Gibran menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita harus memperbaiki sistem pendidikan. Sistem zonasi ini memicu perpindahan domisili secara tidak sehat,” ujarnya.
Gibran juga menyoroti pentingnya memberikan anak-anak pelajaran yang relevan dengan era digital seperti coding, programming, dan digital marketing.
Menurutnya, langkah ini akan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.
Dalam diskusinya, Gibran menyebutkan rencana investasi Nvidia di beberapa kota, termasuk Solo.
Ia berharap generasi muda dapat memanfaatkan peluang ini.
“Anak-anak muda harus siap mengambil peran. Jangan sampai peluang besar ini justru terlewat,” tegasnya.
Follow Instagram Kampartra Post
Namun, sejumlah pakar memiliki pandangan berbeda.
Pengamat pendidikan Ina Liem menilai penghapusan sistem zonasi perlu kajian lebih dalam.
Ia mengakui sistem ini memiliki tujuan baik, namun implementasinya penuh kecurangan.
Sementara itu, Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik, menyarankan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem tanpa menghapus zonasi.
Solusi yang ditawarkan mencakup transparansi sistem, kolaborasi dengan sekolah swasta, hingga pemetaan zonasi berbasis teknologi.
Evaluasi mendalam menjadi kunci memastikan pendidikan merata tanpa mengorbankan kualitas dan aksesibilitas.
