Kampartrapost_Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan berpeluang besar memimpin Kementerian Haji.
Marwan menyampaikan hal tersebut dalam rapat evaluasi Haji 2025 di DPR, ketika Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir.
Ia menegaskan pemerintah akan membentuk Kementerian Haji maksimal 30 hari setelah DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Haji yang baru.
Menurut Marwan, Menteri Agama tidak lagi mengurus haji sehingga fokus penuh membimbing umat dan menjalankan fungsi keulamaan secara total.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menambahkan aturan turunan akan segera terbit, termasuk struktur organisasi dan peralihan kepegawaian.
Bambang memastikan mayoritas aparatur berasal dari Kementerian Agama dan BP Haji, sehingga proses transisi kelembagaan dapat berlangsung lebih mulus.
Follow Instagram Kampartrapost_
Meski begitu, Irfan menegaskan bahwa ia hanya berperan sebagai pelaksana dan tetap menyerahkan semua keputusan pengangkatan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gus Irfan menyatakan siap menjalankan amanah bila Presiden menugaskannya, sekaligus menerima dengan lapang dada bila tidak mendapat kepercayaan.
Gus Irfan Pilih Fokus pada Koordinasi Haji 2026
Dalam rapat DPR, Marwan bahkan menyebut Irfan tidak lagi disebut kepala badan, melainkan sudah dipanggil menteri.
Irfan menanggapinya dengan santai, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah Indonesia, DPR, dan otoritas haji Arab Saudi.
Menurutnya, sinergi menjadi kunci kelancaran penyelenggaraan haji 2026, mengingat jumlah jamaah terus meningkat setiap tahun mendatang.
Ia menambahkan, pemerintah akan mencatat seluruh masukan dari DPR secara serius sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan haji berikutnya.
Menurut Gus, amanah publik memiliki arti lebih penting daripada urusan jabatan karena pelayanan haji menyangkut kebutuhan spiritual jutaan masyarakat.
Meski demikian, wacana penunjukannya sebagai Menteri Haji menimbulkan optimisme publik terkait reformasi penyelenggaraan haji lebih profesional.
Kehadiran kementerian baru dianggap mampu mempercepat perbaikan tata kelola ibadah haji serta mengurangi beban Kementerian Agama.
Kini, masyarakat menunggu langkah resmi Presiden Prabowo, apakah menunjuk Gus Irfan atau figur lain memimpin Kementerian Haji.
