Kampartrapost_Bupati Pati, Sudewo, kembali menegaskan tidak akan mundur meski warga terus menggelar demonstrasi besar menuntutnya melepaskan jabatan.
Ia menegaskan komitmen untuk tetap istikamah, menyebut sang pemimpin sebagai sosok amanah, serta berjanji terus membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya.
“Yang demo tolong kondusif, semua akan kami rangkul untuk Pati kondusif, aman, damai,” ujar Sudewo seusai pemeriksaan KPK.
Pernyataan itu muncul setelah ribuan massa menggelar aksi menuntut Bupati mundur terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Kebijakan tersebut memicu gejolak karena pemerintah menaikkan tarif PBB-P2 hingga sekitar 250 persen setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan.
Masyarakat Pati menilai kebijakan itu terlalu memberatkan. Mereka kemudian membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan mengorganisir protes besar.
Pada 5 Agustus, warga mendirikan posko penggalangan dana di sekitar Alun-alun Pati sebagai persiapan aksi menentang kebijakan pemerintah.
Follow Instagram Kampartrapost_
Ketegangan meningkat ketika video Sudewo menantang massa viral, menyebut ia tidak gentar meski ribuan hingga puluhan ribu orang berdemo.
Sudewo bersikeras mengambil keputusan itu demi kemajuan Kabupaten Pati, sehingga ia tidak akan surut menghadapi tekanan aksi demonstrasi.
Pernyataan itu justru menyulut kemarahan warga, sehingga pada 13 Agustus demonstrasi besar meledak, mendesak Sudewo mundur dari kursi bupati.
Tekanan Publik Meluas hingga ke Meja KPK
Dalam aksi itu, ribuan orang memenuhi pusat kota. Mereka menuntut keadilan sekaligus menolak kebijakan kenaikan pajak yang dianggap mencekik.
Namun, Sudewo tetap menolak desakan. Ia menegaskan dirinya dipilih rakyat secara konstitusional, sehingga jabatan tidak bisa dicabut sepihak.
Menurutnya, mekanisme demokratis memberi mandat kepadanya, sehingga permintaan demonstran tidak dapat langsung mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu lalu melanjutkan tekanan dengan aksi damai, serta mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Surat itu mereka kirim melalui kantor Pos Pati, berisi desakan agar lembaga antirasuah segera memproses hukum Bupati Sudewo.
Korlap Aliansi, Teguh Istiyanto, menyebut langkah itu menunjukkan solidaritas warga sekaligus memperlihatkan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan.
Masyarakat berharap KPK menindaklanjuti laporan mereka. Aksi itu menjadi simbol perjuangan agar suara rakyat benar-benar diperhatikan pemerintah.
Meski demikian, Sudewo tidak bergeming. Ia tetap menegaskan tidak akan mundur dari kursi bupati sebelum mekanisme resmi dijalankan.
Situasi Pati kini masih memanas. Warga terus mendesak, sementara Sudewo tetap bertahan, membuat konflik politik daerah itu belum menemukan titik akhir.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah suara rakyat akan mampu mengubah keputusan bupati atau justru semakin menguatkannya.
