Kampartrapost– Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh melangsungkan aksi demo di depan gedung DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).
Said Iqbal, sebagai Presiden KSPI, mengatakan bahwa jumlah pendemo 10.000 orang dari Jabodetabek.
“Tidak kurang dari 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” ujarnya.
Selanjutnya, demo tersebut bertajuk Hostum (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah), dengan Partai Buruh serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai yang memprakasai.
Para buruh menggelar demo sebagai momentum untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan agar pemerintah memerhatikan kepentingan pekerja.
Pada aksi Hostum tersebut, pendemo membawa beberapa tuntutan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah terkait upah buruh.
Ada 7 Tuntutan Demo Buruh, Apa Saja ?
- HOSTUM (Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah).
- Naikkan menjadi 8,5 sampai 10,5 persen Upah Minimum Nasional Tahun 2026.
- Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, THR dan JHT, serta hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
- Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.
- Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.
- Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.
- Stop PHK: Bentuk Satgas PHK.
Said Iqbal menjelasan bahwa buruh meminta pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen berdasarkan perhitungan atas formula resmi yang Mahkamah Konstitusi No. 168 tetapkan, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Kemudian, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.
“Seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Follow Juga Instagram Kampartrapost
