Kampar – Beasiswa merupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh mahasiswa di setiap daerah-daerah.
Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1. Namun dalam implementasinya, masih banyak
masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi, terutama karena kendala ekonomi.
Hal ini juga terjadi di Kabupaten Kampar, bahwa meningkatnya biaya pendidikan menjadi tantangan utama bagi generasi muda yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
Salah satu solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui penyediaan program beasiswa yang dapat menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi.
Beasiswa Kabupaten Kampar
Beasiswa Kabupaten Kampar adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia di daerah tersebut dengan memberikan bantuan finansial bagi mahasiswa yang memiliki prestasi
akademik dan terbatas secara ekonomi.
Lebih dari satu dekade, Kabupaten Kampar tidak memiliki program beasiswa untuk para pelajar.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kampar punya tanggung jawab untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh warganya. Ini sejalan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Kampar Satukan Semangat Pendidikan dan Lingkungan di Hardiknas 2025
Menurut riset dari BPN (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau) menyatakan bahwa jumlah Mahasiswa (2021-
2022) di Kabupaten Kampar mencapai 5.231 mahasiswa dan semakin bertambah tiap tahunnya.
Tentu tidak semua dari mahasiswa berasal dari keluarga mampu dan mempunyai biaya yang cukup untuk
melanjutkan pendidikan, sesuai yang telah dinyatakan bahwa Beasiswa menjadi harapan besar bagi yang
membutuhkan.
Dalam APBD Kabupaten Kampar tahun 2025, telah disahkan anggaran sebesar 3,3 triliun rupiah, dengan
20% diperuntukkan untuk sektor pendidikan.
Melalui anggaran tersebut, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kampar dapat mengalokasikan dana khusus untuk program beasiswa guna mendukung mahasiswa yang membutuhkan.
Follow Instagram Kampartrapost
Namun, hingga saat ini, tidak ada kejelasan terkait implementasi beasiswa tersebut.
Berbeda dengan Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki APBD lebih kecil, yaitu 1,3 triliun rupiah. Tetapi mereka berhasil mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,5 miliar per tahun untuk beasiswa mahasiswa dari daerah tersebut.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Diploma III (D-III), Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), Strata Tiga (S-3), hingga pendidikan profesi kedokteran.
Keberhasilan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola anggaran pendidikan seharusnya menjadi contoh bagi Kabupaten Kampar untuk mengoptimalkan dana yang tersedia guna mendukung sektor pendidikan.
Dampak Beasiswa terhadap Pembangunan Daerah
Program beasiswa bukan hanya sekadar bantuan finansial bagi mahasiswa, tetapi juga merupakan
investasi jangka panjang yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan Kabupaten
Kampar.
Implementasi beasiswa yang tepat akan berkontribusi pada beberapa aspek berikut:
• Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):
Beasiswa memungkinkan lebih banyak mahasiswa asal Kampar menyelesaikan pendidikan tinggi,
sehingga meningkatkan kualitas SDM lokal. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan
berpendidikan, Kampar mampu bersaing lebih tinggi di berbagai sektor industri dan
pemerintahan.
• Pertumbuhan Ekonomi Daerah:
Semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia kerja atau berwirausaha, semakin
tinggi kontribusi mereka terhadap ekonomi daerah. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa
dapat kembali ke Kampar. Kemudian mereka berperan dalam pembangunan ekonomi melalui inovasi,
peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.
• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):
IPM Kabupaten Kampar bergantung pada tiga aspek utama: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Dengan adanya beasiswa, angka partisipasi pendidikan akan meningkat, sehingga indikator
pendidikan dalam IPM juga ikut naik. Hal ini dapat menjadikan Kampar lebih kompetitif
dibandingkan daerah lain di Riau.
Jika pemerintah daerah serius dalam meningkatkan pembangunan, maka beasiswa bukan hanya
kebutuhan, tetapi keharusan. Dengan SDM yang unggul, ekonomi yang lebih kuat, dan IPM yang
meningkat, Kabupaten Kampar dapat berkembang lebih pesat dan sejajar dengan daerah maju lainnya.
Dasar Hukum Beasiswa Daerah
Beasiswa daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam berbagai
regulasi, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas):
- Pasal 31 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.”
- Pasal 34 Ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk
penyelenggaraan pendidikan.”
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
-
- Pasal 71 Ayat (1): “Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh negara dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pembangunan bangsa.” - Pasal 72 Ayat (2): “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa
untuk mahasiswa yang membutuhkan.
<
- Pasal 71 Ayat (1): “Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh negara dan masyarakat untuk
/ul>
Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran
pendidikan dalam bentuk beasiswa guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang
-
- mampu.
Salah satu mahasiswa asal Kabupaten Kampar, M.I. (21), yang saat ini sedang menempuh pendidikan di
salah satu perguruan tinggi di Riau, mengungkapkan bahwa tidak adanya program beasiswa daerah
menjadi kendala besar bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
“Sebagai mahasiswa asal Kampar, saya dan banyak teman lainnya merasakan kesulitan dalam membayar
biaya kuliah. Tidak semua orang tua mampu membiayai pendidikan tinggi, dan kami sangat berharap ada
beasiswa dari pemerintah daerah,” kata M.I.
“Kabupaten lain di Riau sudah memiliki program beasiswa, tetapi hingga saat ini Kampar belum menunjukkan langkah konkret. Kami berharap pemerintah segera merealisasikan program ini agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan,” ujarnya.
Selain mahasiswa, masyarakat Kabupaten Kampar juga menginginkan adanya perhatian lebih dari
pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan.
Salah seorang warga Kampar, A. (47), yang merupakan orang tua mahasiswa, menekankan bahwa biaya pendidikan yang semakin tinggi menjadi beban berat bagi keluarga.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Pedagang Pasar di Kampar Belum Terungkap Sejak Februari
“Sebagai orang tua, kami ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kami. Namun, tanpa
bantuan dari pemerintah, tidak semua keluarga mampu membiayai kuliah anak mereka. Beasiswa ini
sangat dibutuhkan, apalagi Kabupaten Kampar memiliki anggaran yang besar. Seharusnya, pendidikan
menjadi prioritas, karena masa depan daerah ini bergantung pada kualitas sumber daya manusianya,”
ungkap A.
Dukungan dari mahasiswa dan masyarakat mencerminkan bahwa program beasiswa Kabupaten
Kampar bukan hanya sekadar opsi tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak.
Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret, banyak mahasiswa berpotensi gagal menyelesaikan pendidikan mereka.
ang pada akhirnya dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kabupaten Kampar di masa depan.
Bahwa beasiswa memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten
Kampar. Dengan APBD yang relatif besar, seharusnya Pemerintah Kabupaten Kampar dapat
mengalokasikan dana secara transparan dan efektif untuk program beasiswa.
Lebih dari satu dekade tidak adanya program beasiswa di Kabupaten Kampar adalah bukti nyata kelalaian
pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan warganya.
Di saat daerah lain di Riau mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung mahasiswa, Kampar justru membiarkan generasi mudanya berjuang sendiri tanpa kepastian bantuan pendidikan
Hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Karena selama ini gagal
menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dalam sektor pendidikan.
Melalui anggaran APBD yang mencapai 3,3 triliun rupiah, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan beasiswa menunjukkan bahwa prioritas pembangunan masih jauh dari kepentingan rakyat.
Jika situasi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya mahasiswa yang dirugikan, tetapi masa depan Kabupaten
Kampar secara keseluruhan.
Pemerintah yang baru dilantik tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Beasiswa harus segera direalisasikan, bukan sekadar janji politik semata.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat Kembali bahwa mereka sebagai pemimpin yang gagal menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Penulis
Muhammad Fatma Wahyu Ilahi
Ketua Umum Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta-Komisariat Kampar
