Kampartrapost Moskow, 31 Oktober 2024 – Pemerintah Rusia menyatakan bahwa kerja sama militer dengan Korea Utara tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan hal ini dalam konferensi pers di Moskow pada hari Senin. Rusia menegaskan bahwa mereka menjalankan kerja sama tersebut sesuai prinsip-prinsip hukum yang komunitas internasional akui.
Membangun Hubungan Bilateral dengan Korea Utara
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan bahwa kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi dan pengetahuan teknis dalam bidang militer. Rusia mengklaim semua bentuk kerja sama ini sudah melalui kajian mendalam agar sesuai dengan kewajiban Rusia sebagai anggota PBB. “Kerja sama ini adalah bagian dari hubungan bilateral lama antara Rusia dan Korea Utara, yang bertujuan memperkuat persahabatan dan pengertian di bidang keamanan,” jelas juru bicara tersebut.
Pernyataan ini muncul setelah berbagai pihak di dunia internasional menyatakan kekhawatiran atas potensi pelanggaran sanksi PBB terhadap Korea Utara. Amerika Serikat, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bereaksi keras dan menilai kerja sama militer tersebut dapat memperburuk ketegangan di Asia Timur. Sebaliknya, Rusia menegaskan kerja sama dengan Korea Utara sudah mempertimbangkan aspek hukum dan kewajiban internasional tanpa melanggar sanksi PBB
Follow Instagram Kamapartrapost
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan bahwa kerja sama ini tidak bertujuan memprovokasi atau memperkeruh situasi keamanan regional. Sebaliknya, Rusia menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, sesuai dengan kepentingan kedua negara. “Kami tidak berniat mengganggu ketertiban internasional atau menentang sanksi yang ada. Segala kerja sama kami dengan Korea Utara mengikuti koridor hukum internasional yang berlaku,” tambah juru bicara Rusia.
Meskipun demikian, beberapa pengamat internasional tetap mengkhawatirkan implikasi dari kerja sama ini terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan militer Rusia dengan Korea Utara dapat menginspirasi negara-negara lain untuk menjalin kerja sama serupa dengan negara yang sedang menerima sanksi internasional.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari Dewan Keamanan PBB mengenai pernyataan Rusia tersebut. Namun, beberapa analis memperkirakan bahwa isu ini akan dibahas lebih lanjut dalam sidang PBB berikutnya, mengingat sensitivitasnya terhadap stabilitas keamanan global.
