Kampartra Post- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya untuk menyelesaikan konflik sosial, terutama menjelang Pilkada.
Menurutnya, langkah terburu-buru tanpa memperhatikan kearifan lokal berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
“Kita harus memastikan keputusan yang diambil memiliki legitimasi kuat berdasarkan kesepakatan budaya,” ujar Bima di Jakarta, Senin (25/11).
Pernyataannya ia sampaikan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan tersebut, mereka meninjau kondisi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi.
Mereka memastikan logistik terpenuhi, dan memantau pembangunan hunian sementara (huntara).
Bima mengusulkan pembentukan task force yang melibatkan tokoh adat untuk merumuskan langkah penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.
Follow Instagram Kampartra Post untuk Berita Menarik Lainnya
“Pendekatan kultural melalui tahapan adat harus diperkuat agar menghasilkan solusi yang diterima masyarakat luas,” tambahnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan percepatan pembangunan huntara dan persiapan hunian tetap (huntap).
Ia menegaskan, pembangunan tersebut harus mencakup penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial demi membangun lingkungan kehidupan yang lebih baik.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa situasi pengungsian semakin terkendali.
Jumlah pengungsi terpusat mulai berkurang, sementara bantuan logistik terus mengalir.
“Sebagian besar masyarakat kini sudah menjadi pengungsi mandiri,” jelasnya.
Kemudian, ia mengimbau warga tetap tenang meski erupsi masih berlangsung.
